Ini Sebab Rapat Pleno KPU Lombok Tengah Di Skor -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

deskripsi gambar

Ini Sebab Rapat Pleno KPU Lombok Tengah Di Skor

Redaksi
5/8/19

Lombok Tengah,  Lombok Fokus -
Rapat pleno rekapitulasi suara pemilu di KPU Lombok Tengah diskor karena adanya aksi massa pendukung calon legislatif (caleg) DPRD Lombok Tengah pada Rabu malam 8 Mei 2019.

Divisi Penyelesaian Sengketa, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah, Harun Azwari, mengatakan massa menduga adanya indikasi kecurangan dalam pemilu di Kecamatan Pujut. Pada malam sebelumnya, kata Harun, massa tersebut juga mendatangi lokasi rapat rekapitulasi suara pemilu KPU Lombok Tengah.

"Rapat pleno terhambat, mestinya bisa selesai malam ini, tapi tidak mungkin kita lakukan karena malam dan massa banyak yang datang sehingga tidak kondusif," ujarnya kepada Lombok Fokus

Harun menyampaikan rapat pleno sejatinya tinggal menyisakan satu kecamatan, yakni Kecamatan Pujut. Sementara untuk kecamatan lain di Lombok Tengah sudah rampung. Harun mengatakan rapat pleno akan dilanjutkan pada Kamis (9/5) mengingat situasi malam ini tidak kondusif.

Harun menjelaskan, massa pendukung salah satu caleg DPRD Lombok Tengah juga pernah menyampaikan aksi dan mendatangi Bawaslu Lombok Tengah.

Saat ini massa meminta proses rekapitulasi dipindah ke kabupaten dari kecamatan lantaran PPK di kecamatan enggan membuka C Plano pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan.

Harun melanjutkan, Panwascam juga merasa terdesak dan tidak mampu lagi melakukan pengawasan saat rekapitulasi tingkat kecamatan.

"Kita keluarkan rekomendasi semua desa yang belum rekapitulasi untuk dihitung di kabupaten setelah koordinasi dengan kepolisian yang juga menyarankan demikian," tuturnya

Bawaslu Lombok Tengah, kata Harun, mengimbau masyarakat untuk menciptakan suasana yang damai pada proses rekapitulasi tingkat kabupaten.

"InsyaAllah kami Bawaslu akan mengkawal proses ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku," kata Harun menambahkan.

Sementara, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) NTB, Lalu Aksar Ansori saat dikonfirmasi mengatakan seharusnya KPU diberikan kesempatan untuk melanjutkan rapat pleno rekapitulasi untuk kecamatan yang belum.

"Rapat pleno tersebut menjadi media bersama antara KPU, Bawaslu dan saksi-saksi peserta pemilu untul pertanggungjawaban, adu dokumen dan argumen," katanya

"Melihat situasi di Lombok Tengah malam ini semuak harus bisa menahan diri," imbuh mantan ketua KPU NTB (red)