Kalangan Mahasiswa turut tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat menolak perubahan Nama Bandara Internasional Lombok -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

deskripsi gambar

Kalangan Mahasiswa turut tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat menolak perubahan Nama Bandara Internasional Lombok

11/18/19
              Mahasiswa dan Masyarakat

Kalangan organisasi Paguyuban Mahasiswa yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa Tatas tuhu trasna (HIMASTA) ikut serta dalam gerakan aliansi masyarakat dalam menolak perubahan nama Bandara Internasional Lombok di kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat,  Senin (10/18/2019).

Antusias pemuda dan Mahasiswa Lombok Tengah itu terlihat dalam mengikuti dan memadati arus jalan raya Ke arah DPRD provinsi NTB  bersama dengan kelompok masyarakat lain untuk menolak perubahan nama BIL menjadi BIZAM.

Penasehat HIMASTA,  Serta selaku bagian dari Korlap Gerakan Rakyat Menolak Perubahan Nama Bandara. Lalu Panji Ardiansyah mewakili suara pemuda Mahasiwa Lombok Tengah di ruang hearing kantor DPRD Provinsi mengatakan pengusulan  perubahan nama BIL (Bandara Internasional Lombok)  yang dilakukan oleh pihak provinsi merupakan tindakan yang kurang profesional dan beradab,  karena kita ketahui tidak ada konfirmasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada pihak Pemda Lombok Tengah maupun Masyarakat lombok Tengah dari kalangan Tomas, toga,  dan Toda.  Kita ketahui pemda dan masyarakat lombok Tengah memiliki historis panjang dalam menyaksikan adanya berdiri Bandara di lombok Tengah,  serta banyak tragedi konflik di dalamnya. Sepatunya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus peka terhadap hal yang sangat riskan tidak mengambil keputusan yang kurang mempelajari Antropologi  dan ekologi sosial yang ada di loteng,  serta disanalah saya rasa Pemerintah Provinsi NTB harus belajar lagi tentang hal tersebut.

Korlap 4 Lalu Panji Ardiansyah dan Kordum Lalu Hizzi hearing Audensi Di Kantor DPRD Provinsi NTB

Lalu Panji Ardiansyah juga menambahkan ada sedikit kekecewaan pada tubuh DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat yang di Ketuai oleh Hj. Baiq Isvie Rupaeda,  yang mengatakan adanya Pansus (Panitia Khusus)  yang akan turun ke masyarakat dalam melakukan jajak pendapat atas pergantian nama bandara, maka dari hasil Pansus tersebut akan di tuangkan dalam penentu persetujuan atau tidak diganti Nama Bandara Internasional Lombok yang ada di lombok Tengah.

Saya rasa harusnya Pansus di bentuk lebih awal oleh PemProv NTB sehingga bisa menilai pertimbangan dalam mengusulkan atau tidaknya pergantian Nama Bandara,  kenapa ketika kekularnya SK oleh KemenHub baru dilaksanakan pembentukan Pansus.  Disini saya menilai Pemerintah Provinsi sedikit ingin melihat indikasi benturan untuk masyarakat."Ucap Lalu Panji Ardiansyah".

Dalam hal aksi penolakan ini kami murni atas dasar nama represanti satu juta lebih warga lombok tengah (Suku Sasak) dan murni tanpa membawa kelompok, serta golongan. Disini kami juga sangat mengapresiasi Nama Toko Pahlawan,  tetapi untuk pergantian nama BIL harus ada Musyawarah atau kalau di Lombok Tengah kita sebut "Sangkep Beleq". Pungkasnya".(LPA)