Reses Perdana di Lombok Tengah, Akri Dikeluhkan soal Kartu Petani -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

deskripsi gambar

Reses Perdana di Lombok Tengah, Akri Dikeluhkan soal Kartu Petani

11/3/19

LOMBOK TENGAH - Penyerapan aspirasi masyarakat yang biasa di kenal dengan reses yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD di semua tingkatan menjadi ajang untuk mencari keluhan dan masukan dari masyarakat bagi setiap anggota DPRD.

Anggota DPRD NTB Fraksi PPP Moh Akri Akri memulai resesnya di Kecamatan Kopang Lombok Tengah, dalam penyerpan aspirasi tersebut semua warga setempat mengeluhkan sistem penerbitan dari kartu petani yang dikeluarkan oleh dinas setempat.

"Kalau kita tidak punya kartu anggota petani, kita tidak dapat subsidi pupuk dan bibit dari pemerintah, tapi kita mau buat juga tidak bisa jadi," kata L murte salah satu peserta pada saat menyampaikan keluhannya di acara reses perdana anggota DPRD NTB Moh Akri, Minggu, (3/11/2019).

Pada momentum reses ini, tambah Murte, semoga bisa di carikan solusinya, agar masyarakat bisa lebih ringan dan pertanian warga bisa lebih bagus dan maju.

"Mohon pak dewan (Moh Akri) bisa di suarakan soal kartu petani ini, karena hampir semua masyarakat kita di Kopang ini memiliki masalah yang sama soal kartu petani ini. Kriteria kita dapatkan kartu ini juga apa, jad mohon kita dibantu," ungkapnya.

Disamping masalah kartu petani, masyarakat lainnya juga menginginkan bantuan berupa bantuan untuk usaha dan juga modal usaha dan koperasi serta bantuan ternak sapi dan kambing.

"Kalau bisa pak dewan, untuk membantu masyarakat seperti kita ini, jita butuh modal untuk usaha dan juga bangun koperasi, sama bantuan ternak sapi," kata L Nurhayat menyambung permintaannya kepada anggota DPRD NTB Moh Akri.

Sementara itu anggota DPRD NTB Fraksi PPP Moh Akri mengatakan bahwa, dalam waktu dekat akan mencarikan pokok permasalahan yang menyangkut dengan kartu petani tersebut, karena mau tidak mau, masyarakat di Lombok Tengah bagiab utara ini, mata pencahariannya adalah petani, yaitu sawah.

"Soak pupuk subsidi yang didapat harus adanya kartu, nanti saya akan coba komunikasi dengan dinas pertanian dan pihak terkait. Apa sih yang menjadi kendalanya, semoga segera bisa di selesaikan, dan masyarakat bisa mendapatkan pupuk dan lainnya dengan mudah dan tidak sulit," ujar Akri.

Terkait dengan bantuan modal usaha, tambah anggota komisi II DPRD NTB ini, nantinya akan diusahakan melalui APBD perubahan pada tahun 2020, akan tetapi, masyarakat juga harus memenuhi segala sesuatu tentang administrasinya.

"InsyaAllah nanti kita usahakan, dan semoga di anggaran 2020 kita bisa bantu, bantu doa saja bapak/ibu," pungkas Akri yang juga ketua Fraksi PPP DPRD NTB.