DPD PGK Loteng Desak Pemda Loteng Tindak Tegas Perusahaan Jasa Keuangan Yang Tidak Patuhi Intruksi Presiden -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

deskripsi gambar

DPD PGK Loteng Desak Pemda Loteng Tindak Tegas Perusahaan Jasa Keuangan Yang Tidak Patuhi Intruksi Presiden

3/25/20
Foto : Ketua PGK (Perkumpulan Gerakan Kebangsaan) Lomboktengah (Lalu Panji Ardiansyah)
BtNews | Dampak penyebaran Virus Corona mulai terasa bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Hal ini membuat pekerja harian mulai kehilangan pendapatan. Namun di sisi lain, setiap bulan mereka harus menyisihkan sedikitnya uangnya untuk membayar cicilan.

DPD PGK Loteng mendesak Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Tengah untuk segera membuat surat edaran yang bersifat sanksi kepada perusahaan jasa keuangan seperti leasing dan multifinance yang tidak memberikan keringanan kepada masyarakat.

"Terlebih hal ini merupakan bencana non alam sehingga para pelaku usaha pedang lapisan bawah sedikit mandek dalam menjalankan usaha seperti biasanya. Tingkat omset yang diterima semakin menurun tidak seperti biasa.  Hal ini mengakibatkan  mereka macet membayar cicilan ataupun angsuran" kata Ketua PGK yang akrab di sapa Bajang Panji.

"Oleh karena DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan mendorong Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Tengah untuk segera membuat surat edaran yang bersifat sanksi kepada perusahaan jasa keuangan seperti leasing dan multifinance yang berada di kabupaten di Lombok Tengah"tambahnya

"Agar tidak melakukan tindakan yang keluar dari intruksi Bapak Presiden H. Ir. Joko widodo, menginggat intruksi atau kebijakan yang di umumkan oleh jokowi  untuk memberikan jatuh tempo atau bentuk penangguhan selama 1 tahun kepada Masyarakat yang berpenghasil rendah seperti nelayan, petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil lainnya" membeberkan intruksi Presiden.

Selain itu PGK juga minta tindakan tegas dari aparat kepolisian.

"kami meminta pihak polres Lombok Tengah, segera menindak lanjuti keberadaan jasa penagih utang atau debt colector yang melakukan  penagihan ke pihak masyarakat. sehingga keberadaan mereka telah keluar dari kebijakan yang telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sehingga harus ada tindakan hukum yang harus dilaksanakan nantinya, maka hal itu akan memberikan sok terapi ataupun jera terhadap para oknum tersebut" pungkasnya.