Bawaslu Sumbawa Sampaikan hasil Pengawasan Coklit dan Pencalonan ke Bawaslu RI Melalui Rakornas Daring -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

deskripsi gambar

Bawaslu Sumbawa Sampaikan hasil Pengawasan Coklit dan Pencalonan ke Bawaslu RI Melalui Rakornas Daring

8/7/20

Sumbawa|Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengikuti kegiatan Rakornas daring yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI dikantor Bawaslu Provinsi NTB.

Sehari sebelum, dilakukannya konsolidasi data hasil pengawasan tahapan Coklit dan pencalonan dukungan Bapaslon Perseorangan. Langkah ini dilakukan oleh Bawaslu provinsi NTB agar ada kesamaan pola pengawasan antar Kabupaten di NTB.

Kegiatan yang diikuti oleh Kabag TP3, Kasubag analisis data pengawasan, Tim ahli Bawaslu RI, Pimpinan Bawaslu Provinsi NTB dan NTT serta Kordiv Pengawasan dan Humla Bawaslu Kab/Kota Se-NTB dan NTT. (Kamis, 6/08/20)

Koordinator Divisi Pengawasan dan Humla, Hamdan, S.Sos.I di Konfirmasi melalui Handpone menyampaikan, bahwa pengawasan terhadap proses tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) atau pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020 yang dilakukan KPU Dari hasil pemantauan Bawaslu ditemukan sejumlah masalah, salah satunya pemilih pemula tidak terdaftar di daftar pemilih. Diketahui pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) berlangsung dari 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Dalam tahapan tersebut, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih berdasarkan dokumen Model A-KWK (Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota) berbasis TPS. “Tuturnya”

Hamdan juga menyampaikan terkait Daftar Pemilih dalam Model A-KWK berasal dari hasil sinkronisasi antara Daftar Pemilih Pemilu 2019 dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020. Hasil sinkronisasi menghasilkan daftar pemilih dalam Daftar Pemilih Model A-KWK yang dibuktikan dengan menambahkan pemilih pemula, menghapus pemilih yang TMS di Pemilu 2019, menambahkan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019, menambahkan pemilih belum 17 tahun sudah menikah dan identifikasi jumlah pemilih dalam 1 TPS.

Sesorang bisa dicoret dari daftar pemilih jika sudah dipastikan benar-benar pindah domisili secara administrasi (KTP el cabut berkas ke daerah lain), PPDP harus memastikan dengan mengkonfirmasinya kepada tetangga atau RT/RW disana, apakah benar telah pindah secara administrasi/tidak. Jika tidak, maka jangan dihapus dari daftar pemilih, karena ada kemungkinan menjadi pemilih pindahan, yang salah satu ketentuannya harus terdaftar di DPT asal. “Tutup Koordiv Pengawasan dan Humla”