Ratusan Kader PMII Kepung Kantor DPRD Provinsi NTB -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

deskripsi gambar

Ratusan Kader PMII Kepung Kantor DPRD Provinsi NTB

10/8/20


MATARAM | Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demontrasi penolakan Omnibus Law di depan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kamis, (8/10/2020).

Berbeda dengan masa aksi yang lain, Masa Aksi yang berasal dari PMII ini membaca sholawatan sesuai dengan Amaliyah An-Nahdiyah yang dipegang teguh sebagai penganut paham aswaja.

Saat menggelar aksi, PMII sempat bentrok dengan pihak kepolisian namun bisa diamankan oleh koordiantur umum dan korlap Aksi.

Mereka membaca sholawatan dan mengajak ketua DPRD NTB duduk bersila ditengah panasnya terik matahari.

"Saya akan terima masukan dari adek-adek mahasiswa, kami akan membawa ke Jakarta tuntutannya," ungkap Baiq Isvi.

Selanjutnya masa aksi langsung mengajak Ketua DPRD untuk bersholawat dan melanjutkan orasi di Persimpangan Islamic Center.

Adapun tuntutan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali Nusra sebagai berikut.

1. UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak sesuai dengan UU 1945 Pasal 33 Ayat 3 tentang Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya atas kemakmuran Rakyat. 
2. Termuat dalam paragraph 12 Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 65 Ayat 1 dan 2 UU Cipta Kerja , mengkapitalisasi sektor Pendidikan dengan memasukan aturan pelaksanaan perizinan. 
3. UU Cipta Kerja menghilangkan poin keberatan rakyat mengajukan gugatan ke PTUN apabila perusahaan atau pejabat atau usaha Negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai Amdal. Sehingga UU ini lebih berpihak pada kepentingan koorporasi dan oligarki tanpa peduli terhadap kerusakan lingkungan dan kehidupan Rakyat. 
4. Waktu istirahat dan juga cuti dalam pasal 79 ayat 2 Huruf B yang mengatur bahwa istirahat mingguan pekerja jadi satu hari dalam waktu 6 hari kerja, artinya aturan 5 hari kerja, dihapus dalam undang-undang ini, dan hak cuti juga berpotensi hilang, seperti cuti haid dan melahirkan bagi perempuan karena hak upah pekerja atas cuti hilang. 
5. Soal upah dalam pasal 88 B yang mengatur tentang standar pengupahan berdasarkan waktu atau perjam. Berdasarkan pasal ini pengupahan diterapkan sesuai satuan waktu dan juga satuan hasil, karena itu tidak sedikit yang menganggap bahwa skema pengupahan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memberlakukan hitungan upah perjam, selain itu dalam pasal 88 C yakni menetapkan upah minimum sebagai jarring pengamanan, dalam hal ini kaitannya upah minimum yang dimaksud adalah Upah Minimu Provinsi (UMP). Pada poin ini juga banyak kekhawatiran terkait pemerintah tengah berupaya menghilangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 
6. Jam kerja yang mengeksplotasi, dalam pasal 77 Undang-undang No. 13 tahun 2003, pasal sebelumnya disebutkan mengenai pelaksanaan ketentuan waktu kerja yakni 7 Jam sehari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, sementara UU Cipta kerja Pasal 77 ini disebutkan waktu kerja paling lama adalah 8 jam dalam waktu satu hari dan 40 jam dalam waktu satu minggu.


ADVERTISEMENT


7. Penghapusan pasal 59 UU ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu/pekerja kontrak. Dengan dihapuskan pasal ini dalam UU Cipta Kerja, maka tidak ada batasan aturan sampai kapan seorang pekerja ini bias dikontrak dan akibatnya bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. 
8. Pasal 42 yang mengatur tentang kemudahan para pekerja asing. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap pemberi kerja hanya diwajibkan membeli atau memiliki pengesahan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Pemerintah Pusat. Berbeda dengan sebelumnya jika ini disahkan maka TKA sudah tidak diharuskan lagi untuk mendapatkan izin tertulis dari mentri atau pejabat yang ditunjukan. Kemudian pertanyaannya adalah izin siapa yang lantas bias dimintai pertanggung jawaban atas kualitas dari para TKA ???. 
9. Uang penghargaan masa kerja diatur bekerja selama 24 tahun kerja. UU Cipta kerja menghapus poin H dalam Pasal 156 Ayat 3 terkait uang penghargaan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja selama 24 tahun atau lebih. Diamana seharyusnya pekerja menerima uang penghargaan sebanyak 10 bulan gaji 

Ketua PKC PMII Bali-Nusra kecewa karena para DPRD disaat kondisi seperti ini malah pergi reses.

"Kami kecewa tapi kami akan melanjutkan aksi di hari senin mendatang," ungkap Aziz Muslim.