PERAN EKONOMI ISLAM UNTUK MASA DEPAN INDONESIA -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

deskripsi gambar

PERAN EKONOMI ISLAM UNTUK MASA DEPAN INDONESIA

11/18/20

Oleh:Zilal Qur’ani Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam
Universitas Nahdlatul Ulama
Nusa Tenggara Barat
Sejak tahun 70-an, gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi islam, sebagai alternative dan solusi terhadap kebuntuan ekonomi yang terdapat pada sistem kapitalis dan sistem sosialis. Tonggak perkembangan ekonomi Islam di Indonesia secara real muncul sejak kelahiran bank syariah pertama, yaitu bank muamalat Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1992. Sejak saat itu, muncullah berbagai macam kajian dan diskusi berkaitan dengan pengembangan ekonomi Islam secara keilmuan. Kajian dan diskusi tersebut membahas berbagai macam aspek mulai aspek normatif, lembaga keuangan syariah, mikro ekonomi, makro ekonomi, hingga berbagai spek lainnya.
Krisis ekonomi global telah memberikan pelajaran mengenai betapa rapuhnya sistem ekonomi konvensional sehingga membutuhkan suatu solusi atas serbagai kerapuhan ini. Sistem ekonomi Islam hadir sebagai solusi dan alternatif yang dapat membawa perekonomian dunia menjadi stabil. Membangun sistem ekonomi dengan roh Islam merupakan tuntutan mendesak. Cara Islam merupakan solusi untuk seluruh umat manusia, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi.
Krisis ekonomi tahun 1997 membawa keberkahan bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia karena ketika bank-bank konvensional mengalami negative spread, bank muamalat tetap dapat bertahan dalam terpaan krisis ekonomi tersebut. Hal ini melahirkan kepercayaan masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia, dan inilah yang melahirkan munculnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang mengatur keberadaan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Ekonomi Islam saat ini sangat berkembang pesat dalam berbagai sektor, terutama sektor keuangan.
Perkembangan ekonomi Islam yang ditandai dengan maraknya aktivitas ekonomi berbasis syariah telah mendorong pemerintah melahirkan berbagai kebijakan agar aktivitas tersebut lebih terarah. Kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan di antaranya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah dan terakhir di Aceh lahir Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
Lahirnya Qanun ini telah memberi harapan nyata tentang masa depan sistem ekonomi syariah khususnya di Aceh, walaupun total jaringan kerja, modal, sumber daya insani dan berbagai sistem pelayanan yang dimiliki masih sangat minim jika dibandingkan dengan lembaga konvensional tetapi semangat mengembangkan sistem syariah harus didukung karena memiliki potensi yang sangat kuat untuk maju.
Eric N. Compton dalam bukunya, Principle of Banking, menyatakan bahwa ekonomi suatu negara dapat berjalan dengan baik, efektif dan efesien serta bertahan dalam kurun waktu tertentu dengan didukung oleh sistem lembaga keuangan yang handal. Di sisi lain tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan mempertahankan angka pertumbuhan tanpa ada lembaga keuangan yang baik, adil, merata, dan menjungjung prinsip moral serta etika dalam berbisnis dan nilai tersebut ada di dalam sistem ekonomi syariah.
Ibnu Qayyim Al-Jawziyah mengatakan bahwa dasar dari syariah adalah memberi kemaslahatan bagi segenap umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, dalam bidang muamalah semua nilai-nilai ini ada dalam ekonomi Islam. Di sisi lain, prinsip muamalah yang paling dasar adalah adanya klausul halal dalam setiap transaksi, baik halal dari sisi objeknya (halal lizatihi) maupun prosesnya (halal lighairhi).
Dalam bidang pengawasan, sistem ekonomi syariah dikontrol oleh lembaga swasta yaitu Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini MUI memiliki tiga institusi terkait yakni Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Pedoman kegiatan ekonomi syariah di dasarkan pada fatwa DSN sedangkan praktiknya di awasi oleh DPS dan sengketa dalam ekonomi syariah diselesaikan di Basyarnas.
Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa ekonomi syariah memiliki prospek yang sangat cerah, gurih, dan menjanjikan di masa depan, baik dalam bingkai filosofis maupun yuridis. Eksistensi ekonomi syariah secara filosofis dikuatkan oleh keyakinan akan kehalalan dalam bertransaksi dan ketaatan terhadap aturan agama. Secara yuridis formal, pengakuan terhadap prinsip ekonomi Islam telah diakomodasi dalam perudang-undangan nasional sehingga dasar hukum menjadi sangat kokoh untuk melangkah maju kedepan.
Oleh sebab itu, sudah selayaknya peran sistem ekonomi Islam diberdayakan, dioptimalkan serta didukung secara maksimal dan penuh semangat jihad, terutama bagi kaum muslimin. Karena sistem ini di samping tetap memberi keuntungan materil yang wajar sebagaimana sistem ekonomi yang lain, juga yang paling istimewa adalah melaksanakan sistem muamalah yang sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasul, sehingga mendapat keberkahan terhadap pendapatan yang diperoleh.