Talk Show LPBI, Soroti Penyaluran BST -->

Kategori Berita

Talk Show LPBI, Soroti Penyaluran BST

Redaksi
2/18/21

 


BATUKLIANG NEWS
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (LPBI NU NTB) Bekerjasama dengan Radio Gita Seraya Persada (GSP) menggelar Talk Show "Efesiensi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Nusa Tenggara Barat" secara Live di GSP Radio Show. 

Pada acara itu, narasumber datang dari PT. POS Cabang Mataram, Dinas Sosial NTB dan LAKPESDAM PWNU NTB.


Dinas Sosial di Wakili oleh Dra Hj. Ari Muliana MM. Mewakili Kepala Dinas yang berhalangan hadir saat Talksow. Wanita yang ramah ini menjelaskan berbagai kendala terkait data penerima manfaat dan mekanisme pengumpulan data serta update data terbaru. 

Dampak Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap data yang dimiliki oleh dinas sosial, pasalnya karena pemerintah meminta untuk melakukan update data terbaru, pemerintah provinsi berkoordinasi dengan kabupaten untuk update data dan sangat cepat karena mendesak dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.


"Kementerian Sosial Kementerian Sosial melalui pusdatin akan mengolah di dalam sistem namanya sistem-sistem itu pengolahan data itu sistem itu apa variabel-variabelnya terdiri dari berbagai macam dari dari per orang itu bisa  jadi penghasilannya jumlah tanahnya  kemudian posisi rumahnya Seperti apa itu ada juga yang di dalam sistem itu setelah diolah dalam sistem baru keluar data yang sudah di update dikeluarkan dari Menteri Sosial Republik Indonesia sebelum mendapatkan rekomendasi dari Bupati Walikota," ungkapnya. 


Ketua LAKPESDAM PWNU NTB, Jayadi mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian lakpesdam saat pembagian Jariangan Pengaman Sosial baik dalam segi penerima manfaat maupun masalah-masalah yang ada dilapangan. 

"pada bulan Agustus melakukan pemantauan terhadap potensi korupsi dan diskriminasi Apakah penyaluran dari pengaman sosial yang banyak sekali bentuknya dari Ada Dari apa namanya presiden dan tembaga termasuk di Kementerian tenaga kerja di NTB kita fokus pada beberapa bantuan sosial PKH termasuk JPS di kabupaten kota selama periode Agustus Desember Anda kita memerlukan beberapa persoalan yang paling krusial itu ya apa yang disampaikan oleh Ibu Ari tadi sama data-data seseorang datang Kenapa semua kita misalnya salah satunya adalah akibat apa yang tidak bagus kemudian ada penerima bantuan itu penting Kemudian untuk kita sampaikan pada diskusi kita sudah ini kenapa Salah satu rekomendasi hasil pemantauan kita itu adalah memperbaiki kualitas data kita tahu mulai sudah sampaikan tadi itu periode 2015 sampai 2017 itu belum ada update itu baru kemudian ketika proses Panduan data kemudian kita kaget-kagetan itu kemudian berpengaruh terhadap kesiapsiagaan untuk mengantisipasi program-program sosial masyarakat distribusi distribusi yang datang itu bagaimana kita lihat Pemkot Pemprov agar kelihatan kaget ketika mana yang dipakai maka kita memerlukan data yang tinggi dan ada yang belum diketahui Apa itu kemudian kita menemukan ragam permasalahan yang berbuntut pada agar warga yang berhak dapat tapi tidak dapat  ada yang tidak berhak tapk dapat," terangnya saat Talk Show berlangsung. 


sebenar-benarnya lumayan sekitar 10 persen Mendapatkan haknya atau menyampaikan ke dinas atau ke kelurahan itu agak susah salah satu catatan kita adalah bagaimana data untuk teman-teman disabilitas lansia. itu semacam apa namanya maupun memperhatikan itu catatan-catatan kalau kita belum lagi yang di kota itu yang tadi itu jumlahnya sekitar 10554 yang dong dan BSzt 2501 nah angka ini sangat tinggi ini tetapi dalam hasil pemantuan  kita ini relatif BST ini tidak banyak yang pantau yang posisinya beda dengan JPS Gemilang Gubernur banyak sekali yang pantau dan diributkan.


Sementara itu, Ketua satgas BST 2020/ manager pemasaran POS Mataram, Kornelius Siprianus Lako, mengungkapkan pihaknya kewalahan saat menerima data dari pemerintah karena sifatnya gelondongan atau belum teratur untuk lansia, disabilitas dan penerima manfaat yang biasa. 

"Nggak tahu mana yang lansia mana yang bisa berita mana Yang reguler Jadi tapi tidak tahu mana warga yang istimewa yang memang berhak secara normal yang lansia warga yang bisa berikan kami tidak tahu karena datanya itu datang rombongan Memang betul data untuk satu contoh aja untuk datang tanggal 11 Februari yang hari ini mau dari pusat kr kota Mataram ada 10030 jumlah penerima, " ungkapnya 

Ia juga mengatakan, penerima BST langsung diawasi oleh BPKP NTB walaupun banyak publik yang tidak pernah nimbrung untuk mengawasi penyaluran BST melalui POS 

"memang kalau untuk pengawasan sendiri Memang kami juga sering di-update oleh BPKP provinsi yang sendiri yang sebagai ketua Satgas untuk Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dengan Lombok Utara sendiri sampai dengan hari tanggal 17 kemarin itu khusus untuk kota Mataram realisasinya kita sudah," terangnya. 

Penerimaan BST ini juga dilengkapi dengan aplikasi yang sudah canggih dan tidak bisa dibohongi. 

"aturan kita pembayarannya itu memakai aplikasi itu udah udah ada dilengkapi dengan foto penerima ketika dia menerima uang ya Jadi atau tidak ada warga yang sudah terima tapi dia mengaku belum terima kita bisa jadi ada bukti foto diambilnya nanti ada kelihatan di ambilnya di kantor pos terdekat atau di ambilnya di kantor lurah," terangnya. 

Pada akhir diskusi, Lakpesdam meminta kepada para pihak seperti Dinas Sosial dan POS Mataram untuk berkolaborasi memperbaiki data demi melayani masyarakat yang memang berkah menerima manfaat. Mereka pun sepakat terkait kolaborasi adalah kunci untuk data yang baik dan tersistem "Kolaborasi Kunci dari data" ungkapnya saat closing Talk Show.